Perkembangan dan Prospek: Diplomasi Maritim Presiden Jokowi dan Poros Maritim Dunia

Abstract

Saat Presiden Joko “Jokowi” Widodo dilantik untuk pertama kalinya pada tahun 2014, beliau mengenalkan visi dan komitmennya untuk mengubah Indonesia menjadi sebuah poros maritim dunia, dan menjadikan konsep tersebut sebagai strategi besar pertama pada kebijakan luar negeri pemerintahannya. Presiden Jokowi mempromosikan konsep tersebut ke berbagai pertemuan internasional di luar negeri, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyuarakan hal yang serupa kepada perwakilan internasional. Pemerintahan Presiden Jokowi mengambil Langkah lebih jauh hingga mengkodifikasi visi tersebut di tahun 2017 melalui Peraturan Presiden tentang Kebijakan Laut Nasional. Akan tetapi, saat Presiden Jokowi dilantik untuk periode keduanya di tahun 2019, tampaknya semangat merealisasikan strategi besar tersebut telah pudar dari ataupun anggota pemerintahan barunya. Hal ini dapat dilihat dengan tidak disebutnya seputar strategi besar tersebut oleh Presiden Jokowi ataupun para menterinya. Walaupun Presiden Jokowi dan pemerintahannya tidak secara langsung membahas akan visi maritim dunia, tetapi konsepnya sangat relevan dan dibutuhkan untuk negara kepulauan yang sangat luas seperti Indonesia. Pada periode pertama Presiden Jokowi telah ada usaha implementasi daripada konsep poros maritim dunia, tetapi berbagai keterbatasan secara ekonomi, keamanan, dan kebijakan luar negeri menghadang perkembangannya. Diplomasi Maritim tetap menjadi perhatian penting yang Presiden Jokowi harus dorong sebelum mengakhiri masa jabatannya dan akan menjadi peninggalan yang penting bagi penerusnya untuk dibina oleh pemerintahan berikutnya. Walaupun transformasi ekonomi dan pemulihan menjadi prioritas pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi, akan tertahan potensi Indonesia jika pandangan strategi maritimnya tidak diperluas. Indonesia memiliki kapasitas untuk menjadi sebuah kuasa maritim dunia dan disayangkan jika Indonesia tidak memegang kendali pengaruh maritim di kawasannya. Konsep poros maritim dunia mungkin bukan titik permulaan terkuat, terapi bukan berarti untuk konsep tersebut dilupakan sepenuhnya. Sebuah strategi yang lebih komprehensif dan sistematis dan dikembangkan untuk mencapai tujuan yang sama. Walaupun kondisi saat ini akan konsep poros maritim dunia lebih ke sebuah retorika, materialisasi akan pokok pemikirannya tidak seharusnya menjadi estafet yang terhenti pada pemerintahan saat ini. Menjembatani perkembangan yang sudah ada pada konsep poros maritim dunia dengan prospek yang ada di masa hadapan seharusnya dibawa dalam kepentingan di transisi kekuasaan saat Indonesia memilih presiden berikutnya di tahun 2024.