Tinjauan Aspek Hukum Internasional Terhadap Tindakan Kelompok Pemberontakan Dalam Konteks Negara (Studi Kasus : Kelompok Kriminal Bersenjata Papua)

Abstract

Pada hakikatnya setiap manusia memiliki haknya masing-masing untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mengemukakan pendapat dan sebagainya demi tercapainya tujuan yang baik dan masa depan yang cerah. Ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata adalah ancaman kelompok pemberontak yang ingin memisahkan diri dari negara yang sah dan berusaha untuk membentuk negara sendiri, tentunya hal ini menarik untuk dilihat dalam Hukum Internasional. Hal ini dikarenakan berdasarkan sudut pandang dari kelompok pemberontak ini ialah tidak terpenuhi bahkan acuhnya dalam menyikapi hak yang seharusnya mereka terima dari pemerintah negaranya sendiri. Kelompok pemberontakan tersebut tidak hanya terjadi di ranah dalam negara bahkan dapat mencakup luar negara. Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan secara konseptual, dan pendekatan kasus. Dan proses pengumpulan data dan bahan menggunakan kajian kepustakaan seperti jurnal. KKB juga tidak memenuhi dan mematuhi hukum perang sebagai syarat pengakuan sebagai subjek hukum internasional. Kelompok Kriminal Bersenjata Papua ini bahkan mendapatkan penolakan dari warga di wilayah Papua sendiri, serta kombatan mereka yang menyerang warga sipil yang sebenarnya bukan target dan dilarang dalam Hukum Internasional. Oleh karena itu Kelompok Kriminal Bersenjata Papua ini dalam pandangan Hukum Internasional tidak bisa dijadikan sebagai subjek hukum internasional, dan itu secara tidak langsung maka legal personality tidak bisa diberikan. Oleh sebab itu melihat pandangan Hukum Internasional tentang keberadaan KKB bisa dikatakan sebagai organisasi yang tidak bisa dilabeli sebagai subjek hukum internasional (belligerent).